Mapattang.com | Polewali Mandar – Menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya menyoroti krisis pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat.
Fungsionaris KAMMI Mandar Raya, Sandi, menilai momentum kunjungan Presiden tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial belaka, melainkan harus menjadi ajang evaluasi dan pembenahan nyata di lapangan.
Kami berharap kunjungan Presiden dan Menteri ESDM menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat. Jangan sampai hanya seremonial. Ada persoalan nyata yang harus dilihat dan diselesaikan,” ujar Sandi melalui pesannya kepada tim Mapattang.com, Senin (2/11/2026).
Menurut Sandi, hingga kini masyarakat Polewali Mandar masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU. Antrean panjang dan kelangkaan masih kerap terjadi.
Selain itu, distribusi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi juga dinilai tidak menentu dan sering langka di tingkat pengecer, sehingga menyulitkan ibu rumah tangga dan pelaku UMKM.
Persoalan ketiga adalah pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di beberapa kecamatan. Kondisi ini mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Masyarakat membutuhkan BBM yang mudah diakses, LPG yang tersedia, serta listrik yang stabil. Ini membutuhkan perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian ESDM,” tegasnya.
Tidak hanya soal energi, KAMMI Mandar Raya juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah pelosok Polewali Mandar yang masih memprihatinkan. Jalan rusak dinilai menghambat mobilitas, distribusi hasil pertanian, dan akses layanan dasar.
Di sisi lain, KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah berjalan sesuai standar operasional dan tepat sasaran.
Program yang disoroti meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Pemerintah harus memastikan seluruh program tersebut tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” lanjut Sandi.
Khusus untuk program MBG, KAMMI menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelolaan limbah, sanitasi, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis (Juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara untuk Kopdes Merah Putih dan Sekolah Rakyat, pemerintah diminta memastikan kesiapan kelembagaan, sarana prasarana, tata kelola keuangan yang transparan, dan keberlanjutan program.
Kami berharap Presiden tidak hanya melihat laporan di atas meja, tetapi juga memastikan kondisi riil di lapangan. Setiap program pemerintah harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, jadwal resmi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Polewali Mandar masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretariat Presiden dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Redaksi Mapattang.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Istana Kepresidenan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Laporan: MPT/PM – Berani Terang Dalam Gelap
