Mapattang.com | Majene – Polemik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Rangas, Kabupaten Majene, belum juga ada kejelasan. Setelah pemberitaan sebelumnya soal dugaan “sarang mafia BBM”, pemungutan liar terhadap nelayan, dan habisnya stock emergency, kini publik mempertanyakan sikap Polres Majene.
Hingga saat ini diketahui belum ada laporan resmi yang masuk ke Polres Majene. Namun, kepolisian memiliki kewajiban ex officio untuk menindak setiap dugaan tindak pidana, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Padahal Polres Majene memegang peran krusial sebagai ujung tombak Satgas BBM Kabupaten.
Peran Utama Polres dalam Satgas BBM:
- Pengamanan Lokasi & Pengaturan Antrean: Menempatkan personel di SPBU untuk menertibkan antrean kendaraan, mencegah kemacetan lalu lintas, dan menjaga keamanan (Kamtibmas) agar tidak terjadi gesekan antar-konsumen.
- Pencegahan (Preventif) & Sidak: Melakukan inspeksi mendadak bersama Pemda dan Pertamina. Polisi memeriksa tangki kendaraan untuk mengantisipasi tangki modifikasi serta mencocokkan kesesuaian penggunaan QR Code subsidi.
- Gakkum (Penegakan Hukum): Melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Polres berwenang menindak tegas oknum yang menimbun BBM, menyalahgunakan QR Code orang lain, atau membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara ilegal demi keuntungan pribadi.
- Pemeriksaan Gudang: Melakukan pemetaan dan pengecekan ke gudang-gudang atau tempat penyimpanan guna mengantisipasi penimbunan dan kelangkaan pasokan di tingkat daerah.
Satgasnya ada. Tugasnya jelas dan besar. Tapi kenapa sampai sekarang belum nampak upaya apa-apa di lapangan? Ini yang jadi pertanyaan besar,” ujar salah satu perwakilan elemen mahasiswa di Majene, Kamis (10/9/2026).
Kebungkaman Polres Majene memicu beragam spekulasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, diamnya Polres Majene diduga kuat karena ada petinggi di internal Polres Majene yang terlibat dalam pusaran persoalan BBM Subsidi di SPBU Rangas.
Jika benar, maka ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal integritas lembaga.
Publik kini menunggu langkah nyata. Bukan hanya imbauan. Bukan hanya janji.
Karena BBM subsidi adalah hak rakyat kecil. Dan hukum harus berlaku sama, tanpa pandang bulu.
Mapattang.com adalah media online yang berkomitmen mengawal isu-isu publik di Sulawesi Barat. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak terkait. (MPT/M)
Komentar