Mapattang.com | Majene – Di saat masyarakat Kabupaten Majene sering mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi dan harus antre panjang di SPBU, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.
Dugaan itu mengemuka berdasarkan informasi yang dihimpun tim Mapattang.com dari narasumber yang meminta namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan.
Narasumber tersebut menyampaikan, BBM bersubsidi jenis solar diduga disalurkan oleh oknum aparat kepolisian inisial A dan I untuk kebutuhan pekerjaan proyek konstruksi di Kabupaten Majene.
Informasi yang kami terima, yang diduga menyuplai BBM subsidi untuk pekerjaan proyek itu oknum aparat kepolisian inisial A dan I,” ujar narasumber kepada tim Mapattang.com, Rabu (11/11/2026).
Warga Antre, Oknum Diduga Lancar Salurkan Subsidi
Polemik kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Majene dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan utama masyarakat. Warga harus antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi, bahkan tidak jarang pulang dengan tangan kosong karena stok habis.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan dugaan lancarnya pasokan BBM subsidi yang disalurkan oleh oknum tersebut untuk pekerjaan proyek dan juga diduga sebagai penyebab terjadinya kelangkaan BBM subsidi beberapa waktu belakangan.
Warga di SPBU antre panjang, kadang tidak dapat. Tapi untuk pekerjaan proyek, BBM-nya ada terus. Dari mana BBM-nya kalau bukan subsidi? Ini yang dipertanyakan warga,” jelas narasumber tersebut.
Diduga Langgar Undang-Undang
Penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan diduga melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 55 mengatur:
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur bahwa penyaluran BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu (rumah tangga, usaha mikro, pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan umum). Dengan demikian, pekerjaan proyek konstruksi dilarang menggunakannya.”
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2025.
Peraturan ini menegaskan larangan bagi penerima untuk mengalihkan peruntukan atau memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi.”
Sanksi Berlapis Jika Melibatkan Oknum Aparat
Apabila dugaan ini melibatkan oknum anggota kepolisian, proses hukum berlaku secara berlapis. Sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, anggota Polri tetap tunduk pada peradilan umum sehingga dapat dijerat pidana penjara dan denda sesuai UU Migas.
Selain proses pidana umum, oknum bersangkutan juga akan diproses secara internal oleh Propam berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan ancaman sanksi etik terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan.
Sejumlah regulasi di atas menegaskan bahwa apabila dugaan penyaluran oleh oknum aparat kepolisian inisial A dan I tersebut benar, maka perbuatan itu dinilai semakin memperberat, karena kepolisian seharusnya menjadi pihak yang menegakkan hukum, bukan justru diduga terlibat dalam penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan.
Polres Majene Janji Tindak Tegas
Saat dikonfirmasi tim Mapattang.com, Kasi Humas Polres Majene, Suyuti, menyatakan bahwa saat ini distribusi BBM di Majene berjalan normal.
Untuk saat ini pasokan BBM di Kab. Majene sudah lancar, dan jika ada oknum yang bermain dalam penyalahgunaan BBM subsidi maka jika ditemukan pasti akan dilakukan proses hukum,” ujar Suyuti, Minggu (15/11/2026).
Dan Bapak Kapolres sering menegaskan bahwa anggota jangan ada yang bermain BBM. Jika ditemukan akan dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Polres Majene pun mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Desak Propam Usut Tuntas
Narasumber mendesak Polres Majene dan Bidang Propam untuk melakukan penyelidikan terbuka, mengusut asal-usul BBM subsidi yang diduga disalurkan oleh oknum tersebut.
Kami minta ini diusut tuntas. Jangan sampai kelangkaan BBM subsidi kembali terjadi dan warga yang antre di SPBU yang dikorbankan,” pungkasnya.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap


