Mapattang.com | Majene – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Majene mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat terkait belanja bahan cetak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.
Desakan itu disampaikan Ketua DPC GMNI Majene, Arya, melalui rilis pers yang diterima tim Mapattang.com, Jumat (13/11/2026). GMNI menilai temuan BPK tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan keterangan penyedia.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Majene TA 2025 yang telah diverifikasi tim Mapattang.com, Pemkab Majene menganggarkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp1.272.314.679, dengan realisasi Rp1.128.769.334 atau 88,72 persen.
Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen SP2D dan dokumen pertanggungjawaban, BPK menemukan realisasi belanja sebesar Rp334.458.300 untuk kebutuhan cetak baliho, fotokopi, cetak modul, dan penjilidan pada beberapa penyedia.
Dari sejumlah penyedia tersebut, terdapat transaksi yang menjadi perhatian pada dua penyedia, yakni Toko ADG dan Toko BS.
Pada Toko ADG, tercatat belanja baliho Rp119.980.000 dan fotokopi Rp375.000, dengan total Rp120.355.000. Sementara pada Toko BS, tercatat belanja baliho Rp2.400.000 dan fotokopi Rp142.750.000, dengan total Rp145.150.000.
Berdasarkan LHP BPK, hasil konfirmasi BPK kepada kedua penyedia menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Toko ADG menyatakan nota atau kuitansi yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban bukan nota yang ditandatangani pihak toko. Sementara Toko BS menyatakan tidak memiliki maupun menyediakan layanan fotokopi selama 2025.
Atas hasil konfirmasi tersebut, BPK mengidentifikasi realisasi belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp263.105.000, terdiri dari Rp120.355.000 pada Toko ADG dan Rp142.750.000 pada Toko BS.
Dalam hasil wawancara BPK yang dikutip dalam LHP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bahwa ketidaksesuaian senilai Rp263.105.000 terjadi karena sebagian dana sebesar Rp198.239.400 digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan, antara lain defile, upacara, dan malam ramah tamah peringatan Hari Kesehatan Nasional.
Sementara sisa sebesar Rp64.865.600, berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak didukung bukti penggunaannya. BPK kemudian merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut diproses untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
BPK juga mengungkap lemahnya pengawasan. Kepala Dinas Kesehatan dinilai tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana mestinya. PPTK tidak menyiapkan dokumen pembayaran yang didukung bukti transaksi yang sah. PPK SKPD tidak memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permintaan pembayaran. Bendahara Pengeluaran tidak meneliti kelengkapan dokumen dan menguji kebenaran perhitungan tagihan.
Ketua DPC GMNI Majene, Arya, mengatakan pihaknya memandang temuan tersebut tidak boleh berhenti pada penyelesaian administratif semata.
Kami memandang perlu ada penelusuran mengenai bagaimana anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang diragukan keabsahannya, serta siapa yang memerintahkan, memverifikasi, menyetujui, dan mencairkan pembayaran tersebut,” ujar Arya ke tim Mapattang.com, Jumat (13/11/2026).
Adapun 8 tuntutan DPC GMNI Majene sebagai berikut:
- Mendesak Kejaksaan Negeri Majene segera turun tangan untuk menelaah dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait realisasi belanja bahan cetak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, serta melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
- Mendesak aparat penegak hukum memeriksa seluruh dokumen pertanggungjawaban belanja senilai Rp263.105.000, khususnya nota, kuitansi, bukti transaksi, dokumen tagihan, dan dokumen pencairan yang dinyatakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Mendesak penelusuran penggunaan anggaran senilai Rp198.239.400 yang berdasarkan keterangan PPTK digunakan untuk kegiatan di luar DPA Dinas Kesehatan. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memerintahkan, mengelola, menerima manfaat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.
- Mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, serta pihak penyedia terkait, guna mengungkap tanggung jawab masing-masing berdasarkan kewenangan dan keterlibatannya, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Majene menjelaskan status pengembalian Rp64.865.600 ke RKUD, dengan membuka bukti penyetoran resmi dan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK kepada publik.
- Mendesak aparat penegak hukum menguji indikasi penggunaan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah, termasuk menelusuri kebenaran dokumen yang menurut keterangan Toko ADG bukan nota yang ditandatangani pihak toko dan transaksi fotokopi pada Toko BS yang menyatakan tidak menyediakan layanan tersebut selama Tahun 2025.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Majene membuka informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, termasuk langkah evaluasi, perbaikan sistem pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat yang terkait.
- Mendesak Kejaksaan Negeri Majene menangani persoalan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menindak setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
GMNI Majene memberikan waktu 3 x 24 jam hari kalender sejak rilis pers ini diterbitkan kepada Pemkab Majene dan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan resmi secara terbuka mengenai tindak lanjut temuan tersebut, termasuk status pengembalian Rp64.865.600, kejelasan penggunaan Rp198.239.400, serta langkah pertanggungjawaban atas realisasi belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Apabila dalam tenggat tersebut tidak terdapat penjelasan dan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dibuktikan secara terbuka, GMNI menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum dengan melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Majene.
GMNI menegaskan, pengembalian uang ke kas daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang pemeriksaan dugaan tindak pidana. Pemulihan keuangan daerah dan pertanggungjawaban hukum merupakan dua hal yang harus ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Mapattang.com masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan Kepala Kejaksaan Negeri Majene untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan desakan GMNI tersebut.
Redaksi Mapattang.com akan memperbarui berita ini setelah konfirmasi dari pihak terkait diperoleh dan memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap
