Mapattang.com | Mamuju – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju memilih cara berbeda untuk menyampaikan kritik, Minggu (15/11/2026) pagi.
Usai kegiatan Car Free Day (CFD), mereka menggelar aksi bisu di kawasan Arteri Mamuju. Sambil berjalan kaki di tengah keramaian warga, para peserta menutup mulut mereka dengan lakban dan mengangkat poster tuntutan.
Lakban itu bukan tanpa makna. Bagi GMNI Mamuju, mulut yang dibungkam menjadi simbol bahwa ada persoalan besar di Sulawesi Barat yang selama ini belum juga mendapat penyelesaian serius.
Dalam aksinya, GMNI Mamuju menyuarakan dua tuntutan sekaligus.
Tuntut Cabut IUP LTJ PT Perminas
Tuntutan pertama menyasar kebijakan pertambangan. GMNI Mamuju meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang dikantongi PT Perminas di Sulawesi Barat.
Menurut mereka, eksplorasi sumber daya alam tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuntungan. Harus ada keterbukaan informasi, kajian lingkungan yang jelas, serta jaminan keselamatan bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang.
Kekayaan alam jangan sampai dikelola dengan mengorbankan hak masyarakat dan masa depan lingkungan,” ujar Dicky dalam pesannya kepada tim Mapattang.com, Minggu (15/11/2026).
Desak Kasus Pelecehan Seksual Diusut Tuntas
Tuntutan kedua menyangkut persoalan kemanusiaan. GMNI Mamuju mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Mamuju.
Mereka menilai, kekerasan seksual bukan persoalan sepele yang bisa dibiarkan. Penanganannya harus terbuka, serius, dan berpihak pada korban. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi upaya menutup-nutupi kasus.
Ketua DPC GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, mengatakan aksi bisu ini bukan sekadar simbol. Aksi ini, kata dia, adalah ajakan agar masyarakat tidak lagi diam melihat persoalan lingkungan dan kemanusiaan di sekitarnya.
Persoalan lingkungan dan kekerasan seksual bukan hanya urusan mahasiswa. Ini tanggung jawab kita bersama,” kata Dicky.
Ia juga menekankan, pendampingan terhadap korban pelecehan seksual harus mengedepankan keamanan, menjaga privasi, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
Bagi GMNI Mamuju, diam dalam aksi kali ini bukan berarti tidak peduli. Justru diam itu menjadi cara untuk menegaskan bahwa ada persoalan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang.
GMNI Mamuju mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Barat untuk tidak apatis. Perubahan, kata mereka, tidak hanya lahir dari suara mahasiswa, tetapi dari kesadaran kolektif dan keberanian warga untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap


