Hukum & Kriminal
Beranda / Berita / Hukum & Kriminal / Dugaan Fee 10% Pokir Revitalisasi Sekolah di Majene, Publik Desak Kejari Tidak Tutup Mata

Dugaan Fee 10% Pokir Revitalisasi Sekolah di Majene, Publik Desak Kejari Tidak Tutup Mata

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Majene
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Majene. Foto: Dok. Mapattang.com

Mapattang.com | Majene – Dasar dari pemberitaan ini adalah sebuah rekaman suara yang diduga berisi percakapan terkait program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang beredar dan menjadi konsumsi publik.

Redaksi Mapattang.com telah mendengarkan rekaman tersebut secara utuh sebelum menayangkan pemberitaan ini. Rekaman tersebut beredar di tengah masyarakat dan kini menjadi pegangan tim Mapattang.com.

Dalam rekaman itu, terdengar suara seseorang yang diduga Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf, yang sedang berbicara mengenai revitalisasi sekolah dengan sejumlah orang.

Dalam salah satu bagian rekaman, terdengar perbincangan soal dugaan fee dalam program pokok-pokok pikiran (pokir) revitalisasi sekolah yang diduga tahun anggaran (TA) 2025. Di dalam rekaman itu nama Ratih disebut berulang-ulang.

Kalau pokir tidak ada mu dapat, karena pengalamanku tahun kemarin pokirnya Ratih, 3 kemarin Ratih, Ratih minta 10%. Jadi apa kau dapat pokir,” begitu kurang lebih bunyi pesan dalam rekaman tersebut.

GMNI Majene: Soal Temuan BPK di Dinkes Bukan Lagi Soal Administrasi, Tapi Potensi Soal Hukum

Nama Ratih yang disebut dalam rekaman itu diduga mengarah kepada Ratih Megasari Singkarru, anggota DPR RI Komisi X dari Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Barat, komisi yang membidangi pendidikan.

Redaksi menegaskan, hingga saat ini redaksi belum dapat memastikan secara independen keaslian suara dalam rekaman tersebut, siapa pembicara sebenarnya, maupun kebenaran isi percakapan tersebut. Isi rekaman tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Namun, dugaan ini tidak boleh dibiarkan menguap. Jika rekaman itu benar, maka ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ini persoalan hukum.

Aparat penegak hukum perlu menelusuri keaslian rekaman, identitas pembicara, serta kebenaran adanya permintaan fee 10 persen tersebut.

Aparat penegak hukum yang dipercaya pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan adalah Kejaksaan secara berjenjang, dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) di provinsi hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) di kabupaten/ kota.

GMNI Majene Desak Kejari Usut Temuan BPK Rp263,1 Juta di Dinkes Majene

Dalam hal ini untuk Provinsi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, sedangkan untuk Kabupaten Majene, Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene, menjadi perpanjangan tangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan program revitalisasi tersebut di Kabupaten Majene.

Hal itu tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) demi menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan.

Selain itu, diperkuat juga dengan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 dan Nota Kesepahaman (MoU) Sektoral, sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Kejaksaan Agung RI melalui Surat Sesjen Nomor 2897/B/A.A1/PR.07.05/2026 untuk pengawalan khusus program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan Juknis Jamintel Nomor B-1450/D/Ds/09/2023, Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) berfungsi sebagai pencegahan selama proyek berjalan. Jika proyek TA 2025 telah selesai, pendampingan PPS untuk tahun anggaran tersebut dinyatakan berakhir.

Namun, ketika muncul indikasi perbuatan melawan hukum seperti pemotongan dana atau permintaan fee 10 persen pada proyek TA 2025, kewenangan beralih ke bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan (atau Kepolisian/KPK).

Polres dan Kejari Majene Diklaim Dapat Jatah Revitalisasi Sekolah, NCW Desak APH dan Kadisdikpora Klarifikasi

Publik kini menunggu langkah konkret dari Kejari Majene dan Kejati Sulawesi Barat, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan supremasi hukum. Terlebih kewajiban mengawal Program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan sarana dan prasarana sekolah aman, nyaman, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selain itu, uang revitalisasi sekolah adalah uang rakyat. Uang untuk pendidikan. Jika ada fee di dalamnya, yang dikorbankan adalah kualitas sekolah dan masa depan anak-anak bangsa di Kabupaten Majene.

Saat dilakukan konfirmasi kepada pihak Kejari Majene, melalui Kasi Intel Kejari Majene, Aslam, pihaknya belum memberikan tanggapan resmi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut juga belum memberikan jawaban. Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap