Hukum & Kriminal
Beranda / Berita / Hukum & Kriminal / GMNI Majene: Soal Temuan BPK di Dinkes Bukan Lagi Soal Administrasi, Tapi Potensi Soal Hukum

GMNI Majene: Soal Temuan BPK di Dinkes Bukan Lagi Soal Administrasi, Tapi Potensi Soal Hukum

Ketua GMNI Majene mengenakan jas merah GMNI menyoroti temuan BPK di Dinkes Majene
Ketua DPC GMNI Majene, Arya. Foto: Dok. Pribadi.

Mapattang.com | Majene – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Majene kembali menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene di sejumlah media online yang memberikan klarifikasi terhadap pernyataan GMNI Majene melalui Mapattang.com beberapa waktu lalu.

Dalam klarifikasinya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp263.105.000 terkait belanja bahan cetak Tahun Anggaran 2025 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui pengembalian keuangan daerah serta pemenuhan aspek administratif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua GMNI Majene, Arya, dalam pesannya kepada tim Mapattang.com, Senin (16/11/2026), menyatakan menghargai setiap langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun, GMNI menegaskan persoalan ini tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan pengembalian uang.

Ada substansi yang lebih mendasar dan membutuhkan penjelasan secara terbuka, yakni bagaimana proses penggunaan anggaran tersebut berlangsung, bagaimana dokumen pertanggungjawabannya disusun, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Pernyataan bahwa uang telah dikembalikan tentu patut dicatat. Akan tetapi, publik juga berhak mengetahui bukti dan mekanisme penyelesaiannya. Berapa nominal yang sebenarnya telah dikembalikan? Apakah sebesar Rp263.105.000 atau Rp64.865.600 sebagaimana nilai kelebihan pembayaran yang disebut dalam rekomendasi pemeriksaan? Kapan pengembalian dilakukan dan apakah telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)?

GMNI Majene Desak Kejari Usut Temuan BPK Rp263,1 Juta di Dinkes Majene

Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pernyataan pejabat dengan substansi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. GMNI meminta Dinas Kesehatan membuka bukti penyetoran dan dokumen tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, salah satu substansi yang harus dijelaskan adalah ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban belanja bahan cetak dengan kondisi sebenarnya.

Dalam pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan BPK, terdapat keterangan bahwa salah satu penyedia tidak mengakui nota atau kuitansi yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai dokumen yang ditandatangani pihak toko.

Sementara penyedia lainnya menyatakan tidak memiliki maupun menyediakan layanan fotokopi selama tahun 2025, meskipun terdapat pencatatan belanja fotokopi dalam pertanggungjawaban Dinas Kesehatan.

Pertanyaan mendasarnya adalah, apabila transaksi tersebut benar-benar terjadi, siapa yang melakukan pemesanan, siapa yang menerima barang atau jasa, di mana hasil pekerjaan tersebut, dan siapa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairannya?

Polres dan Kejari Majene Diklaim Dapat Jatah Revitalisasi Sekolah, NCW Desak APH dan Kadisdikpora Klarifikasi

Jangan sampai persoalan ketidaksesuaian dokumen hanya dianggap selesai setelah uang dikembalikan, sementara proses yang menyebabkan dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran tidak pernah dijelaskan secara terang.

Bagi GMNI, pengembalian uang merupakan bagian dari pemulihan keuangan daerah. Namun, pertanggungjawaban atas proses penggunaan anggaran harus tetap ditelusuri. Keduanya tidak boleh dipertukarkan seolah-olah pengembalian uang otomatis menjawab seluruh persoalan.

Selain persoalan belanja bahan cetak, terdapat pula informasi mengenai penggunaan anggaran sebesar Rp198.239.400 untuk kegiatan yang disebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di antaranya kegiatan defile, upacara, dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional.

Persoalan ini tidak boleh luput dari perhatian. DPA merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan APBD dilaksanakan sesuai perencanaan dan peruntukannya.

Jika benar terdapat penggunaan anggaran di luar peruntukan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan harus menjelaskan bagaimana keputusan tersebut diambil, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat mekanisme perubahan atau pergeseran anggaran yang sah.

NCW Soroti Progres Kasus Dugaan Penyelewengan Gaji 13 TPG Rp239 Juta Disdikpora Majene di Kejari Majene

GMNI tidak ingin penggunaan anggaran publik menjadi sesuatu yang dapat dipindahkan berdasarkan keputusan sepihak tanpa kejelasan dasar hukum dan pertanggungjawaban.

Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan bahwa tindak lanjut telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

GMNI memahami bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyampaikan jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut tersebut paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Namun, perlu dipahami bahwa pemenuhan kewajiban menyampaikan jawaban dalam tenggat waktu tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menutup ruang pengawasan publik terhadap substansi persoalan.

Publik tetap berhak mengetahui apakah seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, apakah dokumen pendukungnya telah diverifikasi, serta apakah kelemahan pengendalian internal yang ditemukan telah diperbaiki.

GMNI meminta Dinas Kesehatan tidak hanya menyampaikan bahwa persoalan telah selesai, tetapi juga menjelaskan bentuk penyelesaian secara konkret dan dapat diuji.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, GMNI Majene menegaskan bahwa tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Majene tetap berlaku.

GMNI meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk tetap menelaah dan menelusuri substansi temuan BPK secara profesional, independen, dan transparan. Penelusuran perlu diarahkan pada keabsahan dokumen transaksi, kebenaran realisasi belanja, aliran penggunaan anggaran, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban.

GMNI tidak sedang mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Namun, GMNI menolak apabila pengembalian uang dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai.

Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum, GMNI meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan anggaran publik, DPC GMNI Majene menyampaikan beberapa tuntutan:

  1. Mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene membuka bukti pengembalian uang, termasuk nominal, tanggal penyetoran, dan bukti setoran resmi ke RKUD.
  2. Meminta penjelasan resmi mengenai perbedaan nilai Rp263.105.000 dan Rp64.865.600 agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai nilai belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan nilai yang direkomendasikan untuk dikembalikan.
  3. Mendesak Dinas Kesehatan menjelaskan keabsahan nota dan kuitansi dari penyedia yang dipersoalkan dalam pemeriksaan BPK, termasuk bukti transaksi dan hasil pekerjaan yang dapat diverifikasi.
  4. Meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran Rp198.239.400 untuk kegiatan yang disebut berada di luar peruntukan DPA, termasuk dasar penganggaran dan dokumen pertanggungjawabannya.
  5. Mendesak Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara substantif, termasuk perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal pada Dinas Kesehatan.
  6. Meminta Kejaksaan Negeri Majene tetap melakukan penelaahan dan penelusuran terhadap substansi temuan BPK, serta memeriksa pihak-pihak terkait apabila diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum.
  7. Meminta hasil tindak lanjut pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan APBD.

Pada akhirnya, GMNI ingin menegaskan bahwa uang yang dikembalikan memang merupakan hak daerah yang harus dipulihkan. Tetapi masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola, mengapa ketidaksesuaian itu bisa terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab.

GMNI Majene tidak sedang mencari kesalahan untuk kepentingan politik sesaat. GMNI sedang menjalankan fungsi kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah tidak kehilangan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Jangan sampai pengembalian uang menjadi akhir dari pertanyaan, sementara pertanggungjawaban atas prosesnya justru tidak pernah mendapatkan jawaban.

Sebagai langkah konkret jika tidak ada kejelasan dalam waktu 3×24 jam, GMNI Majene mengaku akan melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum, yakni Kejari Majene dan Polres Majene untuk menegakkan keadilan dan memastikan persoalan ini ditelusuri secara hukum, bukan hanya diselesaikan secara administratif.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Mapattang.com masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan Kepala Kejaksaan Negeri Majene untuk meminta tanggapan. Namun, belum ada tanggapan secara khusus atas desakan GMNI tersebut.

Redaksi Mapattang.com memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap