Mapattang.com | Jakarta – Dinamika ketatanegaraan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah pembicaraan mengenai figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Muzammil Ihsan menilai pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan perlu menjadi pertimbangan penting.
Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025-2026 sekaligus Ketua BEM Universitas Sumatera Utara 2025/2026, menyampaikan pandangannya mengenai sosok Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang menjadi perhatian dalam diskursus kepemimpinan nasional.
Menurut Muzammil, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan kenegaraan, khususnya melalui perannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami dinamika kelembagaan, membangun komunikasi lintas kelompok, serta mempertemukan berbagai kepentingan dalam penyelesaian persoalan bangsa.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan di tengah berbagai perbedaan. Pengalaman dalam membangun komunikasi, mengedepankan dialog, dan menjaga persatuan merupakan hal penting bagi keberlanjutan kepemimpinan nasional,” ujar Muzammil kepada tim Mapattang.com, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai bahwa tantangan Indonesia ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa. Persatuan tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja sama, komunikasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut juga tidak terlepas dari pengalamannya dalam gerakan mahasiswa nasional. Selama memimpin BEM SI, Muzammil berinteraksi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan menyerap aspirasi dari beragam wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan salah satu deklarator PEMIRA (Pemuda Indonesia Raya), yang menjadi bagian dari perjalanan keterlibatannya dalam ruang kepemudaan dan kebangsaan.
Menurutnya, pengalaman mempertemukan berbagai latar belakang dan kepentingan mengajarkan bahwa Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjaga ruang persatuan di tengah perbedaan.
Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Muzammil menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Kepentingan nasional, keberlanjutan pemerintahan, dan stabilitas negara harus menjadi prioritas.
Ia berharap diskursus mengenai kepemimpinan nasional dapat berlangsung secara sehat dan mengedepankan rekam jejak serta kontribusi nyata bagi bangsa.
Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Laporan: MPT/N – Berani Terang Dalam Gelap


