Mapattang.com | Mamuju – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju menyampaikan kekecewaan mendalam atas kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan ke Kabupaten Mamuju, Jumat, 3 Juli 2026, yang dinilai tidak memberikan ruang dialog kepada mahasiswa maupun masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pangan yang masih dihadapi daerah.
GMNI Mamuju menilai bahwa kunjungan pejabat negara ke daerah semestinya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana mendengar secara langsung kondisi riil masyarakat, khususnya petani, peternak dan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Koordinator Lapangan Akwil selaku Ketua Bidang Politik dan Jaringan GMNI Mamuju, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah aspirasi dan rekomendasi kebijakan yang dinilai penting untuk disampaikan kepada Menko Pangan. Namun hingga kunjungan berakhir, tidak ada ruang dialog yang diberikan sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersampaikan secara langsung.
Kami sangat kecewa karena kunjungan Menko Pangan tidak membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat. Padahal masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Kehadiran pejabat negara di daerah seharusnya menjadi kesempatan untuk mendengarkan suara rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda seremonial,” ujar Akwil.
Dalam kesempatan tersebut, GMNI Mamuju membawa empat tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat, yaitu:
1. Mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Mamuju
GMNI Mamuju mendesak pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mewujudkan kemandirian pangan daerah. Kabupaten Mamuju memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum didukung secara maksimal oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal.
2. Petani dan peternak masih terkendala persoalan pupuk, pakan dan irigasi di Kabupaten Mamuju
Petani dan peternak di Kabupaten Mamuju hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses pupuk, tingginya harga pakan ternak, hingga belum optimalnya infrastruktur irigasi. Persoalan tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan kestabilan harga hasil pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Mamuju
GMNI Mamuju menilai bahwa ketidakstabilan harga hasil produksi masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan adanya jaminan harga yang layak sehingga masyarakat tidak terus-menerus dirugikan oleh fluktuasi pasar.
4. Mendesak Menko Pangan agar mewajibkan SPPG menyerap hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat lokal Kabupaten Mamuju sebagai pemasok utama
GMNI Mamuju mendesak Menko Pangan agar mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Mamuju untuk menjadikan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat lokal sebagai pemasok utama kebutuhan program pemerintah. Kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Akwil menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional tidak dapat diukur hanya dari capaian administratif semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Petani, peternak dan nelayan harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pangan nasional. Program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program pangan berpihak kepada rakyat dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan,” pungkas Akwil tegas.
GMNI Mamuju berharap pemerintah pusat lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat dalam setiap kunjungan kerja ke daerah. Ruang dialog yang demokratis merupakan bagian penting dalam mewujudkan kebijakan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (MPT/A)
Komentar