Mapattang.com | Mamuju – Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax per Rabu, 10 Juni 2026, menuai sorotan tajam dari aktivis mahasiswa di daerah.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk membuka indikator pasar secara transparan kepada publik terkait lonjakan harga yang dinilai sangat membebani tersebut.
Berdasarkan data resmi penyesuaian harga Pertamina per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) di wilayah Pulau Jawa mengalami kenaikan drastis sebesar Rp3.950, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamax melonjak menjadi Rp16.650 per liter.
Ketua GMNI Cabang Mamuju, Dicky Wahyudi, menegaskan bahwa lonjakan harga yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter ini merupakan pukulan telak bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib memberikan rincian alasan yang rasional.
Kementerian ESDM dan PT Pertamina harus memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka ke publik mengenai formula evaluasi yang mereka gunakan. Kenaikan di Sulawesi Barat hingga mencapai Rp16.650 per liter ini sangat signifikan,” ujar Dicky dalam keterangan persnya di Mamuju, Kamis (11/6/2026).
Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat tidak merasa dikorbankan secara sepihak,” timpalnya tegas.
Dicky memaparkan, argumentasi klasik bahwa Pertamax hanya dikonsumsi oleh segmen masyarakat kelas atas atau kendaraan dinas instansi pemerintahan sudah tidak lagi sesuai dengan fakta di lapangan. Faktanya, kesadaran masyarakat urban dan daerah untuk menjaga keawetan kendaraan bermotor telah menggeser Pertamax menjadi konsumsi masyarakat umum secara luas.
Pertamax ini bukan lagi konsumsi eksklusif kendaraan dinas atau mobil mewah. Kendaraan roda dua milik masyarakat umum, pekerja komuter, hingga kurir logistik lokal mayoritas sudah menggunakan Pertamax. Anggapan bahwa ini tidak memukul masyarakat bawah adalah keliru,” katanya.
Lebih jauh, Dicky mengingatkan pemerintah mengenai potensi terjadinya cost push inflation yaitu inflasi yang didorong oleh pembengkakan biaya produksi dan operasional sektor usaha. Hal ini dipastikan akan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di Mamuju.
Kenaikan ini pastinya akan berefek langsung kepada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Sektor usaha mikro sangat sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik. Ketika harga Pertamax naik setinggi ini, biaya operasional mereka membengkak, sedangkan mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual ke konsumen karena daya beli masyarakat juga sedang melemah,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, DPC GMNI Mamuju menyatakan akan terus mengawal gejolak ekonomi pasca-kenaikan BBM ini. Mereka menuntut pihak Pertamina Regional Sulawesi dan Dinas Koperindag setempat untuk segera turun ke lapangan guna memantau serta mengantisipasi dampak domino kenaikan harga Pertamax terhadap stabilitas harga bahan pokok (bapok) di pasar tradisional Mamuju. (MPT/ S)
Komentar