Mapattang.com | Mamuju – Ketidaksesuaian data desil masyarakat dalam penentuan penerima berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah menjadi keresahan di tengah masyarakat Sulawesi Barat.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju (BEM UNIMAJU), M. Darwin S, meminta pemerintah untuk tidak menganggap persoalan data desil sebagai persoalan administratif semata.
Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan apakah bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketika masyarakat yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan justru tercatat pada desil yang tidak sesuai, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu justru masuk dalam kategori penerima, maka ini menjadi persoalan serius yang harus segera dievaluasi,” ujar M. Darwin S, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai, ketidakakuratan data dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Terlebih, data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
BEM UNIMAJU mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh, khususnya terhadap masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.
Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai keputusan hanya berdasarkan data di atas kertas, sementara realitas kehidupan masyarakat di lapangan berbeda,” tegasnya.
M. Darwin S, juga meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, mekanisme pengaduan dan perbaikan data harus mudah diakses serta dilakukan secara transparan.
BEM UNIMAJU menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan kebijakan dan bantuan yang tepat sasaran.
Kami meminta pemerintah membuka ruang evaluasi dan memastikan proses pendataan berjalan objektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data harus menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” tutup M. Darwin S.
BEM UNIMAJU menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang adil dan tepat sasaran. (MPT/M)
Komentar