Mapattang.com | Majene – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Majene menyoroti pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Majene yang dinilai tidak masuk akal dan berbelit-belit.
Sorotan itu disampaikan setelah adanya keluhan warga Majene yang mengajukan permohonan pemecahan sertifikat induk yang terbit tahun 2018, namun permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kantah Majene.
Ketua GMNI Majene, Arya, mengatakan, warga tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta. Namun, proses pemecahan sertifikat justru terhenti dengan alasan yang dinilai tidak rasional.
Warga ini mau melakukan pemecahan sertifikat induknya sendiri. Sertifikatnya itu terbit tahun 2018. Semua berkas sudah lengkap. Tapi dari pihak BPN Majene menyampaikan bahwa dalam sistem terbaca ada riwayat pengukuran tahun 90an, sehingga tidak bisa diproses,” ujar Arya kepada tim Mapattang.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut Arya, alasan tersebut tidak dapat diterima secara logika pelayanan publik. Ia mempertanyakan, jika sertifikat induk tersebut sudah resmi diterbitkan oleh BPN sendiri pada tahun 2018, mengapa kini pemecahannya justru terhambat oleh riwayat pengukuran dari tahun 90an.
Ini yang kami nilai tidak masuk akal. Sertifikatnya terbit 2018, diterbitkan oleh BPN sendiri. Bagaimana mungkin sekarang mau dipecah, malah tidak bisa karena alasan riwayat pengukuran tahun 90an? Kalau memang ada masalah data, seharusnya BPN yang memperbaiki datanya, bukan warga yang dikorbankan,” tegas Arya.
Diduga Akal-akalan untuk Mendapatkan Pelicin
Lebih lanjut, Arya menyampaikan dugaan bahwa alasan riwayat pengukuran tersebut bisa saja merupakan akal-akalan dari oknum untuk mendapatkan pelicin dari warga agar urusannya dilancarkan.
Kami menduga, alasan pengukuran ini bisa saja akal-akalan untuk mendapatkan pelicin dari warga agar urusannya dilancarkan. Ini dugaan kami, karena polanya seperti itu. Urusan dibuat sulit dulu, baru nanti kalau ada pelicin, tiba-tiba bisa lancar,” ujar Arya.
Arya menegaskan, dugaan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Kantah Majene. Ia meminta agar pelayanan pertanahan dijalankan sesuai prosedur dan biaya resmi, tanpa ada pungutan di luar ketentuan.
Kalau memang tidak ada yang seperti itu, silakan klarifikasi. Buktikan bahwa pelayanan di Kantah Majene itu bersih, transparan, dan sesuai biaya resmi,” katanya.
Arya juga mengingatkan, praktik pungutan liar dalam pelayanan publik dilarang dan dapat diproses secara hukum.
Kami ingatkan, kalau ada yang meminta uang pelicin, itu pungli. Warga jangan takut melapor. Dan kami di GMNI akan mengawal ini,” tegasnya.
Desak Reformasi dan Evaluasi Kepala Kantah
Atas persoalan tersebut, GMNI Majene mendesak adanya reformasi di tubuh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.
Arya secara tegas meminta pimpinan di tingkat atas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Kantor Pertanahan Majene, Muh. Ilham Yamin beserta jajarannya.
Kami mendesak ada reformasi di tubuh Kantor Pertanahan Majene. Evaluasi Kepala Kantah Majene, Muh. Ilham Yamin. Kalau pelayanan seperti ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” ujar Arya.
Menurut Arya, reformasi yang dimaksud bukan hanya soal pergantian personel, tetapi juga perbaikan sistem pelayanan, transparansi prosedur, kepastian waktu penyelesaian berkas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantah Majene.
Ultimatum 3×24 Jam, Jika Tidak Akan Aksi
GMNI Majene memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene untuk memberikan klarifikasi di ruang publik terkait persoalan tersebut.
Kami meminta klarifikasi dari Kantor Pertanahan Majene di ruang publik dalam waktu 3×24 jam. Jelaskan kepada masyarakat, kenapa pemecahan sertifikat induk yang terbit tahun 2018 ini tidak bisa diproses hanya karena alasan riwayat pengukuran tahun 90an,” kata Arya.
Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak ada klarifikasi resmi, GMNI Majene mengklaim akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.
Jika dalam 3×24 jam tidak ada klarifikasi dan progres nyata, maka kami akan turun aksi di depan Kantor Pertanahan Majene. Ini bukan ancaman, ini adalah bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.
Arya menambahkan, aksi yang direncanakan akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggapan Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Majene
Menanggapi sorotan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Majene menyampaikan tanggapan resmi melalui Muh. Ilham Yamin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.
Pihak Kantah Majene menyampaikan terima kasih atas fungsi kontrol sosial yang konstruktif dari GMNI Majene. Hal ini menjadi motivasi untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berikut penjelasan dan klarifikasi dari Kantah Majene:
1. Substansi Teknis: Penelusuran Gambar Situasi (GS) Tahun 1992
Terkait permohonan pemecahan sertifikat induk yang diterbitkan pada tahun 2018, kendala yang terjadi bukanlah bentuk penolakan atau upaya memperlambat proses, melainkan langkah kehati-hatian dari petugas dalam melakukan verifikasi spasial.
Di dalam sistem dan warkah pertanahan, terdeteksi adanya riwayat data teknis berupa Gambar Situasi (GS) tahun 1992 yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut. Penelusuran mendalam terhadap GS lama ini mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih batas bidang, duplikasi hak, atau ketidaksesuaian koordinat spasial di kemudian hari.
2. Tantangan Transformasi Digital dan Integrasi Peta Manual
Saat ini, Kantor Pertanahan tengah berada dalam proses akselerasi transformasi pelayanan digital dan migrasi data.
Mendudukkan, menyelaraskan, dan memvalidasi peta bidang tanah manual dari era terdahulu ke dalam sistem digital modern memerlukan waktu serta ketelitian teknis yang tinggi. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah masyarakat agar di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa hukum atau gugatan batas antarwarga.
3. Komitmen Pelayanan, Kepastian Hukum, dan Keterbukaan Publik
Kantah Majene menegaskan bahwa tidak ada niat ataupun praktik-praktik di luar prosedur resmi dalam pelayanan mereka. Seluruh proses di Kantah Majene berpedoman pada ketentuan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sah dan transparan.
Pihak Kantah Majene memohon kepada pemohon dan masyarakat untuk memberikan waktu sejenak kepada tim teknis guna menelaah dan memvalidasi riwayat bidang tanah yang dimohonkan secara komprehensif.
Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berdialog secara langsung. Kantor Pertanahan Kabupaten Majene selalu berkomitmen untuk hadir, melayani, dan mencarikan solusi terbaik dengan senantiasa mendepankan asas kepastian hukum dan keterbukaan publik,” pesannya ke tim Mapattang.com melalui sambungan WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Redaksi Mapattang.com memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap
