Mapattang.com | Majene – Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Majene, Nandha Chaedar, S.H, menyatakan sikap siap mengawal ketat pelaksanaan kegiatan Revitalisasi PAUD Tahun 2026 di Kabupaten Majene.
Ia juga menghimbau kepada semua elemen masyarakat, orang tua siswa, komite sekolah, hingga pegiat anti korupsi untuk proaktif terlibat dalam pengawasan kegiatan tersebut.
Menurut Nandha, pengawasan dan pengawalan ekstra perlu dilakukan karena proyek revitalisasi PAUD ini sangat rawan terjadi praktik pungutan liar (pungli) dan kecurangan yang melibatkan kepala sekolah berkolaborasi dengan kontraktor dengan modus mark-up anggaran.
Proyek ini sangat rawan terjadi permufakatan jahat. Mulai dari proses pengadaan barang, administrasi, hingga pengerjaan fisik di lapangan. Modus yang sering kami dengar adalah Kepsek kongkalikong dengan kontraktor untuk mark-up harga. Ini harus dicegah,” ujar Nandha Chaedar via sambungan WhatsApp, Jumat (18/9/2026).
Nandha menjelaskan, perlu dipahami bersama bahwa kegiatan revitalisasi PAUD ini menggunakan model swakelola mandiri. Model ini bertujuan agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi terhadap kualitas infrastruktur pendidikan, bukan dikerjakan oleh kontraktor sepenuhnya.
Makanya kalau ada Kepsek yang justru menyerahkan semua ke kontraktor dan masyarakat tidak dilibatkan, itu sudah menyalahi semangat swakelola. Di situ celah KKN-nya terbuka lebar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nandha mengingatkan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan program prioritas Presiden.
Berdasarkan INPRES No 7 Tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi satuan pendidikan, PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah yang diperkuat oleh Surat Edaran Direktur PAUD Kemendikdasmen Nomor 2053/B/C2/DM.00.00/2026, pelaksanaan kegiatan harus dipastikan berjalan dengan benar.
Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai dijadikan ladang praktek KKN oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Kami dari PA GMNI Majene akan kawal, dan jika ditemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum,” pungkasnya tegas.
Untuk itu, PA GMNI Majene membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang melihat adanya kejanggalan dalam proses revitalisasi PAUD di wilayahnya masing-masing. (MPT/M)
Komentar