Mapattang.com | Majene – Dugaan bobroknya sistem pengawasan BBM bersubsidi di Majene kembali terbongkar. Korbannya justru armada Pemadam Kebakaran (Damkar) itu sendiri.
Foto yang beredar di grup WhatsApp warga memperlihatkan mobil Damkar sudah berada di SPBU Rangas hendak mengisi BBM, dengan keterangan menohok, “SPBU Rangas menghabiskan solar emergency nya… pusing”.
Ironisnya, armada penyelamat tersebut justru mendapat informasi stok solar emergency telah habis.
Padahal, Indonesia tengah siaga Karhutla. Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus agar seluruh unsur siaga penuh menangani Karhutla.
Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menginstruksikan jajaran di daerah mengawal ketat dan menindak segala bentuk hambatan penanganan Karhutla.
Lalu bagaimana mungkin di Sulbar yang siaga satu Karhutla, kendaraan penyelamat nyawa seperti Damkar justru tidak kebagian BBM di SPBU?
Ini menjadi alarm keras. Ada dugaan pembangkangan terhadap atensi Presiden dan Kapolri.
Pertanyaan besar kini mengarah ke dua lembaga yang paling bertanggung jawab, yakni BPH Migas sebagai pengawas dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebagai penyalur resmi.
Jika stok untuk Damkar saja bisa habis, patut diduga ada pelanggaran serius terkait Perpres No. 191 Tahun 2014 dan regulasi BPH Migas yang menegaskan stok emergency wajib steril dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kendaraan industri.
Desakan warga pun mengeras. Masyarakat Majene tidak lagi menginginkan teguran lisan atau pembinaan yang tidak memberi efek jera.
Warga mendesak BPH Migas segera turunkan tim investigasi ke SPBU Rangas dan membuka secara transparan data MyPertamina, log book penjualan, serta rekaman CCTV untuk menelusuri ke mana aliran solar emergency itu disalurkan.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga diminta tidak tutup mata. Jika ada pelanggaran penyaluran tak sesuai peruntukan, sanksi tegas berupa pemotongan kuota hingga pencabutan izin harus dijatuhkan.
Bahkan desakan paling keras adalah alih kelola. Jika terbukti SPBU Rangas tidak profesional mengelola stok untuk kendaraan vital seperti Damkar, maka pencabutan izin harus diambil.
Jangan hanya gencar sosialisasi QR Code, tapi pengawasan di lapangan jebol. Ketika Damkar saja kehabisan haknya, padahal Presiden dan Kapolri sudah atensi penuh soal Karhutla, ini kelalaian atau pembangkangan?” tegas seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (23/9/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, H. Asnuddin Sokong, Komisaris Utama PT Lindo-Lindo Mariri Group, merupakan pemilik SPBU Rangas. Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Andi Ibrahim Masdar pada Pilkada Sulbar 2024.
Selain itu, pengelolaan SPBU Rangas diketahui dipercayakan kepada anaknya, Muh. Alfian, sebagai direktur. Alfian merupakan anggota DPRD Kabupaten Majene periode 2019–2024 dari Partai Golkar Dapil Majene 2, yang gagal terpilih kembali pada Pileg 2024.
Mungkinkah atensi Presiden dan Kapolri diabaikan oleh pihak kepolisian di Sulawesi Barat, khususnya Polres Majene yang dinilai menutup mata, karena ada orang besar dan berpengaruh di belakang SPBU Rangas? Atau ada hal lain!” ketus warga Majene.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU Rangas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Polres Majene belum memberikan pernyataan resmi. Redaksi Mapattang.com senantiasa membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. (MPT/M)
Komentar