Mapattang.com | Mamuju – Kelangkaan BBM dan gas elpiji di sejumlah wilayah Sulawesi Barat mendapat sorotan keras dari Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat Bidang BUMD, Energi, Sumber Daya Alam dan Minerba.
Sorotan ini dilayangkan oleh Ketua Bidangnya, Muhammad Alif Mulky, yang mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Menteri ESDM dievaluasi atas persoalan pasokan dan distribusi energi yang terus dikeluhkan masyarakat.
Alif menilai evaluasi harus menyasar pasokan, pola penyaluran, serta transparansi distribusi BBM dan elpiji. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah daerah berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan serta penyalurannya di Sulawesi Barat.
Pertamina Patra Niaga harus dievaluasi. Jangan hanya menyampaikan bahwa pasokan aman, tetapi harus dijelaskan bagaimana penyalurannya dan apakah benar sampai ke daerah sesuai kebutuhan. Distribusi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Alif, Sabtu (12/9/2026).
Ia juga meminta Menteri ESDM dievaluasi sebagai regulator sektor energi. Pihaknya menilai, pemerintah pusat harus memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, bukan hanya menerima laporan administratif dari pihak tertentu.
Menteri ESDM juga harus melihat kondisi di lapangan. Kalau pengawasan berjalan maksimal, persoalan seperti ini seharusnya dapat diantisipasi. Jangan sampai laporan di atas berbeda dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat,” paparnya.
BADKO HMI Sulbar mendesak Pertamina dan Kementerian ESDM membuka informasi terkait jumlah pasokan, kuota penyaluran, realisasi distribusi, serta jalur penyaluran BBM, dan elpiji di Sulawesi Barat. Transparansi diperlukan untuk mengetahui titik persoalan, sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan antara data dan kondisi di lapangan.
Alif menegaskan kelangkaan energi tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin. Jika terdapat persoalan dalam rantai distribusi, maka harus segera ditelusuri dan diperbaiki.
Kami ingin data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Berapa yang masuk, berapa yang disalurkan, ke mana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Kalau ada kelemahan, segera benahi,” tegasnya.
BADKO HMI Sulbar menilai Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Menteri ESDM harus sama-sama dievaluasi sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan BBM dan elpiji, kata Alif, membutuhkan pembenahan konkret agar tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat di Sulawesi Barat.
BADKO HMI Sulbar menyatakan akan terus mengawal persoalan energi tersebut serta mendorong adanya transparansi dan perbaikan menyeluruh dalam sistem distribusi BBM dan elpiji di Sulawesi Barat. (MPT/M)
Komentar