Mapattang.com | Majene – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kesehatan (HIPERMAKES) Cabang Majene menyayangkan kehadiran unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), khususnya Kapolsek Sendana, AKP H. Ashari, S.Pd.I dan Danramil Sendana Kapten Wardin, SE, serta Camat Sendana Nardi, S.Pd, dalam pertemuan Kepala Puskesmas Sendana I dengan Bupati Majene, H. Andi A. Syukri Tammalele (AST) di Rumah Jabatan Bupati Majene, Sabtu, 6 Juni 2026.
Kehadiran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat dukungan terhadap pejabat yang saat ini tengah menjadi sorotan dan mendapat desakan evaluasi dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut, Sapriadi, Ketua HIPERMAKES Cabang Majene, menegaskan bahwa pihaknya menghormati peran TNI dan Polri sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayah. Namun, keterlibatan mereka dalam agenda yang berkaitan dengan pejabat yang sedang menjadi objek kritik publik seharusnya dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.
Ketika masyarakat sedang menyuarakan aspirasi dan mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Puskesmas Sendana I, maka semua pihak sebaiknya menjaga netralitas. Kehadiran aparat keamanan dalam momentum tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa ada keberpihakan terhadap pihak yang sedang dipersoalkan,” ujar Sapriadi, Minggu (7/6/2026).
Pihaknya menilai bahwa apresiasi atas capaian institusi pelayanan kesehatan merupakan hal yang wajar. Namun demikian, penghargaan terhadap prestasi tidak boleh menutup ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang dan menjadi perhatian publik.
Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari penghargaan dan capaian administratif, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, HIPERMAKES Cabang Majene yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Untuk Kesehatan (AMUK) Kabupaten Majene mengingatkan bahwa aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Majene merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi pelayanan dan tata kelola di Puskesmas Sendana I.
Hingga saat ini, mereka mengaku masih menunggu tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kabupaten Majene terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Kami masih menunggu langkah dan sikap tegas dari pemerintah daerah terkait tuntutan yang telah kami sampaikan dalam aksi. Jangan sampai aspirasi masyarakat dan mahasiswa hanya didengar tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
HIPERMAKES Cabang Majene, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Majene perlu mendengarkan secara seimbang seluruh aspirasi yang berkembang, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kinerja Puskesmas Sendana I.
Langkah evaluasi yang objektif dan independen dianggap lebih penting daripada membangun narasi yang berpotensi memperuncing polemik di tengah masyarakat. Terlebih ada dugaan bahwa Kapus Sendana I merupakan salah satu tim sukses.
Sementara itu, Ikhsan Ramadani, Jenderal Lapangan (Jendlap) AMUK Kabupaten Majene juga memberikan peringatan bahwa apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dan tindak lanjut yang memadai dari pemerintah daerah, maka pihaknya siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan kami, maka AMUK Kabupaten Majene akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan kekuatan massa yang lebih besar,” kata Ikhsan.
Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk terus mengawal perbaikan pelayanan kesehatan dan memastikan aspirasi masyarakat tidak diabaikan,” timpalnya tegas.
Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan untuk mendorong perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dinamika yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan di tengah polemik yang sedang berkembang.
Kami berharap Bupati Majene segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif terhadap Puskesmas Sendana I. Yang kami perjuangkan adalah kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kapolres dan DANDIM 1401 Majene menanggapi dugaan keterlibatan anggotanya yang berpotensi melanggar kode etik atau netralitas sebagai anggota POLRI dan TNI dalam polemik yang menjerat Kapus Sendana I. (MPT/ S)
Komentar