Mamuju – Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. 14 Oktober 2025.
Aksi tersebut digelar untuk menuntut transparansi dan percepatan penanganan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene dalam pengelolaan APBD dan Perumda Majene pada tahun anggaran 2022–2024.
Dalam orasinya, massa aksi menilai kasus tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka juga menuding Kejati Sulbar lamban dalam menangani perkara tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Ahyar Anwar, menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi APBD dan Perumda Majene telah bergantung lama di Kejati Sulbar dan belum menunjuk penanganan yang progresif. Ia menilai, ada indikasi perlakuan khusus terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami menduga terjadi persekongkolan antara pihak Kejati Sulbar dan Pemerintah Daerah Majene yang berupaya menciptakan impunitas terhadap kasus ini,” ujar Ahyar saat ditemui di lokasi aksi.
Ahyar menambahkan, hingga aksi jilid kedua ini digelar, pihak Kejati Sulbar belum juga memberikan klarifikasi atau keterangan resmi terkait progres penanganan kasus tersebut.
“Kami berkomitmen akan terus mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang. Bila perlu, kami akan membawa persoalan ini hingga ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Sulbar menyatakan bahwa aksi lanjutan akan terus dilakukan hingga aparat penegak hukum menunjukkan sikap transparan dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat daerah Majene tersebut.
Komentar