Mapattang.com | Majene – Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (HIPERMAKES) Sulawesi Barat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene untuk segera dan serius mengatensi seluruh tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Untuk Kesehatan (AMUK) Majene terkait polemik yang terjadi di Puskesmas Sendana I.
HIPERMAKES Sulbar menilai bahwa persoalan yang berkembang bukan sekadar konflik internal, melainkan telah menyangkut kualitas pelayanan kesehatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ketua HIPERMAKES Sulawesi Barat, M. Ilham, menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Majene harus mengambil langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang telah menjadi perhatian publik.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan mahasiswa lahir dari kepedulian terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Aspirasi yang disampaikan AMUK Majene merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar M. Ilham di Mamuju, Senin (8/6/2026).
Oleh karena itu, kami mendesak agar seluruh tuntutan yang telah disampaikan mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti secara terbuka,” timpalnya tegas.
Selain itu, ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk unsur TNI dan Polri, untuk tetap menjaga netralitas dalam menyikapi polemik yang sedang berlangsung. Pasalnya, keterlibatan aparat dalam persoalan yang masih menjadi perdebatan publik berpotensi menimbulkan persepsi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian masalah.
Kami menghormati tugas dan kewenangan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Namun, kami berharap seluruh APH dapat menjaga netralitas dan profesionalitas, sehingga proses penyelesaian persoalan dapat berjalan objektif, transparan dan tidak menimbulkan kesan keberpihakan kepada pihak tertentu,” terangnya.
Untuk itu kami meminta Polda Sulbar dan Kodam XXIII/ Palaka Wira melakukan evaluasi terhadap angggota yang dinilai berpotensi menyalahi kode etik Polri dan TNI,” sambungnya.
HIPERMAKES Sulbar menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga terdapat langkah nyata dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Pihaknya berharap polemik yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme yang adil, berlandaskan aturan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
Sebagai bagian dari elemen kontrol sosial, HIPERMAKES Sulbar menyatakan komitmennya untuk terus berdiri bersama masyarakat dan tenaga kesehatan dalam memperjuangkan pelayanan kesehatan yang bermartabat, profesional dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat mengganggu prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Kesehatan adalah hak rakyat. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan harus disikapi secara serius, objektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (MPT/ M)
Komentar