Mapattang.com | Mamuju – Aliansi Front Marhaenis Sulawesi Barat yang terdiri dari GMNI, GPM, dan GSNI menggelar aksi massa ke sejumlah kantor partai politik dan DPRD Kabupaten Mamuju, Jumat, 28 Agustus 2026.
Aliansi menyasar Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PAN. Partai-partai itu memiliki wakil di DPR RI Dapil Sulbar. Tujuannya satu: menagih janji representasi.
Ditolak di Kantor Partai, Segel DPRD Mamuju
Kekecewaan pertama terjadi di kantor PAN. Massa mengaku tidak diberi ruang bertemu dengan pengurus partai maupun anggota DPR RI Dapil Sulbar.
Jenderal Lapangan Aliansi Front Marhaenis Sulbar, Akwil, menyebut itu sebagai bentuk pengecut politik.
Kami datang bukan untuk cari ribut. Kami bawa aspirasi rakyat Sulbar yang wajib didengar pemegang mandat. Tapi yang kami dapat justru pintu tertutup. Apakah ini wajah pemimpin yang takut dengar jeritan rakyatnya sendiri?” tegas Akwil.
Pukul 17.00 WITA massa bergerak ke Kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Di sana 8 tuntutan dibacakan. Tapi lagi-lagi nihil. Dari 32 anggota DPRD, tidak satu pun yang muncul menemui massa.
Merasa dilecehkan, massa akhirnya menduduki dan menyegel Kantor DPRD Kabupaten Mamuju sebagai bentuk protes.
32 anggota dewan, nol yang berani keluar. Ini DPRD rumah rakyat atau rumah hantu? Kalau tidak sanggup dengar rakyat, mundur saja,” sentil Akwil.
8 Tuntutan Aliansi Front Marhaenis Sulbar:
- DPR RI Dapil Sulbar segera sahkan UU Perampasan Aset – Sikat koruptor sampai ke akar.
- DPR RI Dapil Sulbar segera sahkan UU Masyarakat Adat – Lindungi hak masyarakat adat Sulbar.
- Evaluasi total program MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat di Mamuju – Jangan jadi proyek gagal dan bancakan.
- Tolak tambang logam tanah jarang di Kabupaten Mamuju – Tolak perusakan lingkungan demi oligarki.
- Bentuk Pansus percepatan jalan ke daerah terpencil, khususnya Kalumpang – Rakyat terpencil jangan terus dikubur dalam keterisolasian.
- Dinas terkait segera sediakan Rumah Aman – Untuk korban kekerasan.
- Segera bangun Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Sulbar – Layanan kesehatan mental jangan dianaktirikan.
- DPD RI Dapil Sulbar percepat pembentukan Kota Madya – Dorong pemerataan pembangunan.
Akwil menegaskan, aksi ini bukan akhir. Aliansi akan terus mengawal hingga ada tindak lanjut nyata.
Kalau DPRD mengaku rumah rakyat, buktikan. Jangan tutup pintu saat rakyat datang. Kekecewaan hari ini jadi bahan bakar kami untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut hidup orang Sulbar,” pungkasnya.
Aliansi membubarkan diri dengan meninggalkan Kantor DPRD dalam keadaan tersegel dan penuh kekecewaan. (MPT/M)
Komentar