Mapattang.com | Polewali Mandar – Sekretaris BEM Nusantara Daerah Sulawesi Barat, Arul, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pemkab Polman dinilai menghamburkan APBD 2026 untuk menyewa dua unit Toyota Innova Zenix bagi Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres Polewali Mandar.
Kabag ULP Pemkab Polman, Abdul Malik, membenarkan penyewaan itu. Tiap unit dipatok Rp13 juta per bulan sudah termasuk pajak. Totalnya Rp26 juta per bulan. Jika dihitung Juni–Desember 2026, negara dirugikan Rp182 juta hanya untuk sewa mobil.
Arul menyebut kebijakan ini tidak masuk akal di tengah jeritan rakyat yang masih bergulat dengan kemiskinan, sekolah rusak, dan layanan kesehatan minim.
Ini bukan soal mahal atau murah. Ini soal nurani. Rakyat disuruh hemat, giliran pejabat malah dimanja pakai Innova Zenix dari uang pajak rakyat. Apa urgensinya? Dasar kebutuhannya apa? Jangan-jangan ini bentuk balas budi politik,” tegas Arul, Kamis (27/8/2026).
Ia mengingatkan, pengelolaan keuangan daerah tidak boleh ugal-ugalan. Harus mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap belanja wajib jelas perencanaannya dan berpihak pada kepentingan publik.
Soal pengadaan, Pemkab mengklaim pakai e-purchasing. Tapi menurut Arul, itu hanya tameng birokrasi.
Bukan cuma prosedur e-purchasing yang kami tanya. Kami minta dibongkar: siapa yang mengusulkan, bagaimana kajian kebutuhannya, dan kenapa harus Innova Zenix? Jangan sampai ada kongkalikong dalam penentuan harga. Hitung kewajarannya pakai Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional,” desaknya.
Lebih bahaya lagi, fasilitas itu diberikan ke dua pimpinan lembaga penegak hukum. BEM Nusantara menilai ini berpotensi melahirkan konflik kepentingan.
Kami tidak menuduh, tapi kami bertanya. Ketika eksekutif membiayai fasilitas penegak hukum dari APBD, bagaimana independensi hukum bisa dijaga? Ini preseden buruk. Jangan sampai hukum di Polman bisa disewa sekalian,” sindir Arul.
BEM Nusantara Sulbar menuntut 3 hal:
- Buka semua dokumen : dasar kebutuhan, perencanaan, kontrak, nama penyedia, spesifikasi, dan sumber anggaran ke publik.
- Evaluasi ulang kebijakan : Batalkan jika tidak mendesak dan alihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
- DPRD Polman jangan tidur : Jalankan fungsi pengawasan. Jangan jadi stempel kebijakan yang menghamburkan uang rakyat.
Ingat, APBD itu uang rakyat. Bukan ATM pribadi pejabat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan” tutup Arul dengan nada geram. (MPT/P)
Komentar