Mapattang.com | Mamuju – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis, 4 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, GMH menyoroti penggunaan sekitar 750 tenaga kerja dari luar Sulawesi Barat pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan kekecewaan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai tidak responsif terhadap upaya komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. GMH mengungkapkan bahwa pada 25 Mei 2026 pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, namun hingga aksi berlangsung tidak ada tanggapan ataupun kesediaan untuk berdialog.
Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat, Mondy, menilai sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi pelaksanaan proyek.
Kami kecewa terhadap PUPR Provinsi Sulawesi Barat dan PT Hutama Karya karena tidak bersedia menemui kami. Sikap ini menimbulkan dugaan adanya upaya untuk menutupi berbagai persoalan yang ada dalam pelaksanaan Proyek Sekolah Rakyat,” ujar Mondy.
Selain persoalan tenaga kerja, GMH juga menyoroti dugaan belum adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek tersebut. Menurut mereka, kejelasan terkait aspek lingkungan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mondy menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan aksi apabila tuntutan dan pertanyaan yang mereka ajukan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak terkait.
Kami juga mempertanyakan keberadaan dokumen AMDAL pada proyek ini. Apabila tidak ada kejelasan atas tuntutan yang kami sampaikan, maka aksi ini akan terus kami lakukan hingga ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, GMH menyatakan bahwa aksi lanjutan akan dilakukan di Direksi PT Hutama Karya selaku penyedia jasa serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
Pada aksi berikutnya kami akan mendatangi Direksi PT Hutama Karya, serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Kami menilai instansi tersebut memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya kesempatan kerja yang adil dan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal,” pungkas Mondy.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi bentuk tuntutan GMH agar pelaksanaan Proyek Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat. (MPT/ M)
Komentar