Mapattang.com | Majene – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Majene secara resmi melayangkan laporan aduan masyarakat ke Polres Majene, Sabtu, 21 November 2026, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.
Pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK yang dikutip GMNI Majene, pada halaman 24-27 ditemukan realisasi belanja bahan cetak pada Dinkes yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp263.105.000.
Rincian temuan yang dikutip tersebut mencakup ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban dengan keterangan penyedia, penggunaan anggaran sebesar Rp198.239.400 untuk kegiatan di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta nilai sebesar Rp64.865.600 yang dinilai tidak didukung bukti penggunaan.
Ketua DPC GMNI Majene, Arya Nasir, mengatakan pelaporan ke Polres merupakan tindak lanjut dari rilis pers sebelumnya yang dinilai belum memperoleh kejelasan menyeluruh.
Laporan ini kami layangkan sebagai tindak lanjut dari rilisan pers yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami menilai klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan belum memberikan penjelasan yang utuh dan belum menjawab seluruh substansi persoalan yang kami soroti,” ujar Arya Nasir, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan administratif.
Kami memandang perlu membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum agar setiap fakta yang tertuang dalam hasil pemeriksaan BPK dapat ditelusuri dan diuji secara objektif oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.
Dalam proses penyampaian laporan, Polres Majene menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan (SP2HP) akan diberikan pada Senin, 23 November 2026 mendatang.
GMNI menyambut baik penyampaian tersebut dan berharap komitmen itu dapat direalisasikan.
Arya Nasir menegaskan bahwa GMNI Majene tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai temuan pemeriksaan yang hanya menjadi catatan administratif tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
Pihaknya menegaskan bahwa uang yang dikelola melalui APBD merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara sah, transparan, dan sesuai peruntukannya.
Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada sebatas rekomendasi administratif ataupun pengembalian sejumlah uang ke kas daerah. Harus ada penelusuran mengenai bagaimana dokumen pertanggungjawaban tersebut dibuat dan digunakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, GMNI Majene menekankan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik pengelolaan anggaran yang mengabaikan prinsip akuntabilitas dan merugikan kepentingan publik serta menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMNI Majene menegaskan, pelaporan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Pihaknya mendorong agar aparat penegak hukum menelusuri seluruh fakta, meminta keterangan pihak terkait, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Jika memang ditemukan unsur tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.
Tidak berhenti di Polres, GMNI Majene juga memastikan akan melanjutkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene.
GMNI Majene mengaku akan terus mengawal proses ini, baik melalui jalur hukum maupun kontrol sosial, hingga seluruh persoalan memperoleh kejelasan dan kepastian tindak lanjut.
Bagi GMNI Majene, keberanian melaporkan dugaan penyimpangan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Mapattang.com telah berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliana, dan Kasi Humas Polres Majene, Suyuti, terkait laporan GMNI ke Polres Majene tersebut. Namun, belum ada tanggapan.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap


