Mapattang.com | Majene – Sebuah rekaman suara yang diduga berisi percakapan terkait program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, beredar dan menjadi konsumsi publik.
Redaksi Mapattang.com telah mendengarkan rekaman tersebut secara utuh sebelum menayangkan pemberitaan ini. Rekaman tersebut beredar di tengah masyarakat dan kini menjadi pegangan tim Mapattang.com.
Dalam rekaman yang diterima redaksi tersebut, terdengar suara seseorang yang diduga Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf, yang sedang berbicara mengenai revitalisasi sekolah dengan sejumlah orang.
Dalam salah satu bagian rekaman, terdengar perbincangan soal dugaan fee dalam program pokok-pokok pikiran (pokir) revitalisasi sekolah yang diduga tahun anggaran (TA) 2025. Di dalam rekaman itu juga nama Ratih disebut berulang-ulang.
Pesannya kurang lebih sebagai berikut:
Kalau pokir tidak ada mu dapat, karena pengalamanku tahun kemarin pokirnya Ratih, 3 kemarin Ratih, Ratih minta 10%. Jadi apa kau dapat pokir.
Nama Ratih yang disebut dalam rekaman itu diduga mengarah kepada Ratih Megasari Singkarru, anggota DPR RI Komisi X dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, komisi yang membidangi pendidikan.
Namun, Redaksi belum dapat memastikan identitas lengkap dari nama Ratih yang dimaksud, karena dalam rekaman hanya disebut nama depan. Redaksi juga belum dapat memastikan apakah nama yang disebut tersebut merujuk kepada anggota DPR RI yang dimaksud, atau kepada pihak lain yang memiliki nama sama.
Ini yang membuat persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan obrolan warung kopi. Ini dugaan percakapan tentang fee dalam program Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya untuk mewujudkan sarana dan prasarana sekolah aman, nyaman, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi anak-anak di Majene.
Redaksi menegaskan, hingga saat ini redaksi belum dapat memastikan secara independen keaslian suara dalam rekaman tersebut, siapa pembicara sebenarnya, maupun kebenaran isi percakapan tersebut.
Tapi justru karena itu, nama yang disebut wajib diklarifikasi. Jika nama itu dicatut, maka yang bersangkutan sebagai pejabat publik sebaiknya memberikan pernyataan resmi secara terbuka.
Jika nama itu benar, maka publik berhak tahu siapa yang meminta, siapa yang memberi, dan ke mana aliran fee 10 persen itu pergi.
Terkait hal tersebut, tim Mapattang.com juga telah berupaya menyampaikan permintaan konfirmasi dan hak jawab kepada pihak yang namanya diduga disebut dalam rekaman tersebut.
Kepada Kadisdikpora Kabupaten Majene, Andi Asraf, tim Mapattang.com telah berupaya mendapatkan klarifikasi mengenai kebenaran suara dalam rekaman, konteks percakapan tersebut, serta apakah dinas mengetahui adanya dugaan permintaan fee dalam program pokir revitalisasi sekolah TA 2025.
Yang paling penting, tim Mapattang.com juga telah menyampaikan permintaan konfirmasi dan hak jawab langsung kepada Ratih Megasari Singkarru, anggota DPR RI Komisi X yang namanya diduga disebut dalam rekaman tersebut.
Redaksi meminta penjelasan tegas: apakah yang bersangkutan mengetahui namanya disebut dalam rekaman tersebut, apakah benar ada permintaan fee 10 persen atas pokir revitalisasi sekolah, dan bagaimana tanggapannya apabila ia merasa namanya dicatut.
Adapun isi rekaman tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Mapattang.com telah bertandang ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Selasa (17/11/2026), untuk mendapatkan klarifikasi resmi. Namun Kadisdikpora maupun Sekretaris Disdikpora tidak berada di tempat.
Saat dikonfirmasi via sambungan WhatsApp, Selasa (17/11/2026), Sekretaris Disdikpora dan Ratih Megasari Singkarru belum memberikan tanggapannya.
Redaksi Mapattang.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebut dalam rekaman tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: MPT/M – Berani Terang Dalam Gelap


