Mapattang.com | Mamuju – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Plus Sulbar Bergerak, Selamatkan Indonesia di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 23 Juni 2026 berakhir dengan insiden represif.
Sejumlah massa aksi dilaporkan mengalami luka-luka akibat tindakan aparat kepolisian yang dinilai berlebihan dan tidak proporsional dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung secara damai.
Aliansi yang terdiri dari tujuh organisasi mahasiswa, GMKI, GMNI, HMI, IMM, KAMMI, LMND dan PMII, menegaskan bahwa tindakan represif ini tidak kami inginkan dan mengecam keras tindakan tersebut.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari dengan massa aksi dari tujuh organisasi Cipayung Plus Sulbar memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Mereka membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi bergantian dalam suasana yang tertib dan kondusif.
Situasi memanas ketika massa mendesak untuk berdialog langsung dengan pimpinan dewan. Pada titik inilah aparat kepolisian mengambil tindakan yang oleh aliansi dinilai jauh melampaui batas kewajaran mengakibatkan sejumlah peserta aksi menderita luka-luka.
Ini bukan aksi yang anarkis. Kami datang dengan damai, dengan tuntutan yang jelas dan sah secara konstitusional. Tapi aparat justru menjawab aspirasi kami dengan kekerasan. Tindakan represif ini adalah bukti nyata mengapa Polda Sulbar harus dievaluasi dan Kapolresta Mamuju harus dicopot.” ujar Koordinator Aksi dari GMNI, Bung Diky.
Karna adanya insiden buruk tersebut, Cipayung Plus Sulawesi Barat mendesak dua hal sebagai berikut:
- Evaluasi Polda Sulawesi Barat. Aliansi menilai institusi Polda Sulbar gagal menjalankan fungsi pengayoman dan penegakan hukum yang berkeadilan. Tindakan represif pada aksi damai ini menjadi puncak dari serangkaian persoalan yang mencerminkan lemahnya tata kelola kepolisian di Sulawesi Barat.
- Copot Kapolresta Mamuju. Aliansi mendesak Kapolda Sulawesi Barat dan Mabes Polri untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolresta Mamuju. Kepemimpinan yang tidak berpihak pada keadilan rakyat tidak layak dipertahankan.
Adapun Tuntutan Lengkap Aliansi Cipayung Plus Sulbar Bergerak:
- Tuntutan Nasional
- Tolak perluasan kewenangan Polri yang mengancam supremasi sipil dan demokrasi.
- Kembalikan TNI ke barak – fungsi militer adalah pertahanan, bukan pengelolaan sipil.
- Tolak sentralisasi kekuasaan, wujudkan otonomi daerah yang sejati dan bermakna.
- Evaluasi total tata kelola MBG – transparansi anggaran, mekanisme distribusi, dan dampak nyata bagi anak-anak Indonesia.
- Audit dan evaluasi total KDKMP – program ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
- Turunkan harga BBM – beban bahan bakar yang tinggi menghancurkan daya beli rakyat dan biaya produksi nelayan-petani.
- Pulihkan stabilitas rupiah – ketidakstabilan nilai tukar berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok rakyat kecil.
- Sahkan RUU Perampasan Aset – tanpa perampasan aset koruptor, pemberantasan korupsi hanya setengah jalan.
- Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 – sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk modal asing dan oligarki.
- Tuntuan Untuk Sulawesi Barat
- Tolak tambang LTJ di Mamuju – lindungi ruang hidup masyarakat dari ancaman eksploitasi yang tidak berkeadilan.
- Tolak pembangunan batalion di Sulawesi Barat – anggaran negara harus diprioritaskan untuk pelayanan dasar rakyat.
- Dorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai pilar utama ekonomi rakyat Sulbar.
- Tetapkan kawasan hutan lindung dengan kepastian hukum yang jelas – ekologi Sulbar harus dilindungi, bukan dikorbankan atas nama investasi.
- Selamatkan dan tingkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di seluruh Sulawesi Barat.
- Percepat penanganan dan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat dengan program yang tepat sasaran, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
- Evaluasi pemberlakuan UU HKPD tentang batasan belanja pegawai 30% yang berimplikasi terhadap PPPK yang dirumahkan di Sulawesi Barat.
Aliansi Cipayung Plus Sulbar Bergerak dengan tegas menyatakan mengecam keras seluruh bentuk tindakan represif yang dialami massa aksi. Aliansi menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak kepolisian atas luka-luka yang diderita mahasiswa.
Selain itu, Aliansi Cipayung Plus Sulbar Bergerak akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk memastikan tidak ada satu pun pelaku kekerasan terhadap massa aksi yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Tindakan represif polisi ini dinilai tidak akan membungkam gerakan. Sebaliknya, ia menjadi bahan bakar baru bagi mahasiswa Sulbar untuk terus bergerak.
Selama kebijakan masih berjalan menjauhi rakyat, selama sumber daya alam Sulbar terus dijarah tanpa keadilan yang menyertainya, selama anak-anak Sulbar masih lapar dan putus sekolah aliansi ini tidak akan berhenti. Kami pastikan api gerakan akan terus menyertai rakyat. (MPT/ A)
Komentar