Mapattang.com | Majene – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menuai sorotan publik setelah dugaan keterlambatan dalam pengurusan roya atau proses resmi penghapusan hak tanggungan sertifikat dan buku tanah setelah kredit dilunasi oleh debitur.
Isu ini mencuat setelah viral sebuah unggahan di grup sosial media facebook Info Majene melalui unggahan @Muh Alfian Waris. Dalam unggahannya ia menyampaikan kekecewaan mendalam yang dinilai lamban. Ia juga mempertanyakan, apakah perlu biaya khusus agar prosesnya lebih cepat selesai.
Tolong di group ini saya dibantu sampai sekrang urusan sya dikantor pertanahan majene tidak bisa selesai 🙏🙏🙏🙏Di pertanahan sya hanya urus roya dri bulan 3 setelah roya sudah selesai blum bisa sya ambil katanya Kantor pertanaham mesti diukur ulang sampai sekarang blum selesai padahal di BNI sudah jln krediku karna sudah akad ada apa dengan pertanahan TOLONG SAMPAI SEKARANG SYA DIBIKIN STRES….TOLONGGGGG APA SYA HARUS BAYAR BARU BISA CEPAT SELESAI,” unggahnya pada Rabu (10/6/2026).
Sementara itu, kolom komentar juga didominasi narasi yang menunjukkan kesan ketidakpercayaan terhadap lembaga yang dipercaya oleh negara dalam tata kelola pertanahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu akun sosial media @Amperak Arwin, menyampaikan bentuk dukungannya dengan menyatakan,“Dilaporkan saja Ke 0mnudsman RI Mamuju” yang menandakan bahwa ada indikasi pelayanan administrasi publik di BPN Majene kacau.
Selain itu, akun @Sitiva Myta Fetami, melontarkan komentarnya berbunyi, “Bagaimana mau selesai jika masih ada oknum iblis tanah di kantor tsb” yang menunjukkan bahwa kuat dugaan ada oknum di BPN Majene.
Komentar lainnya melalui akun @Chaba Dukw, menyampaikan harapannya, “Semoga cepat clear parah negeri ini sesuatu urusan yg sangat mudah malah di Bikin ribet”. Dari sejumlah komentar dapat dilihat bahwa pelayanan BPN Majene dinilai lamban.
Hal ini diyakini tidak sejalan dengan semangat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang mengedepankan percepatan atau efisiensi dalam setiap programnya dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Perlu diketahui bahwa setiap keterlambatan layanan publik yang sistematis dapat masuk kategori maladministrasi.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari BPN Majene menanggapi persoalan yang ada. Perlu diketahui, BPN Majene sudah berulang kali menuai sorotan, namun belum ada upaya signifikan untuk klarifikasi menjawab semua polemik yang ada. (MPT/ M)
Komentar