Mapattang.com | Majene – Polemik dugaan ketimpangan pembagian jasa pelayanan (jaspel) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini, Ketua Bidang Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (HIPERMAKES) Cabang Majene, Muhammad Rafli, turut angkat bicara terkait persoalan yang dinilai mencederai rasa keadilan bagi tenaga kesehatan.
Rafli menilai sistem pembagian jaspel yang beredar di publik harus segera dievaluasi secara transparan. Menurutnya, tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan seharusnya mendapat penghargaan yang layak dan berkeadilan atas beban kerja dan tanggung jawab yang mereka jalankan setiap hari.
Ketika tenaga kesehatan yang bekerja langsung melayani pasien justru menerima bagian paling kecil, sementara jajaran manajemen memperoleh angka yang jauh lebih besar, maka ini menjadi persoalan serius yang tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Rafli saat dimintai tanggapan, Sabtu (16/05/2026).
Masa iya tenaga kesehatan hanya mendapat Rp. 200 ribu per bulan, sedangkan pihak manajemen bisa mendapat Rp. 10 juta hingga Rp. 15 juta per bulan,” timpalnya.
Ia mengatakan, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kemanusiaan yang seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan, profesionalitas, dan penghargaan terhadap pengabdian tenaga kesehatan.
Menurut Rafli, dugaan ketimpangan pembagian jaspel bukan hanya berdampak pada kondisi internal rumah sakit, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kalau mereka yang berada di ruang pelayanan merasa tidak dihargai secara adil, maka tentu akan berdampak pada semangat kerja dan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Rafli juga menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD Kabupaten Majene yang berencana memanggil Direktur dan Dewan Pengawas RSUD Majene dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta klarifikasi langsung terkait persoalan tersebut.
Ia berharap DPRD Majene tidak berhenti pada tahap pemanggilan semata, tetapi juga menghadirkan rekomendasi konkret melalui RDP demi menciptakan sistem pembagian jaspel yang lebih proporsional dan transparan.
Kami mendukung upaya DPRD Majene mengevaluasi sistem pembagian jaspel di RSUD Majene. Jika memang ada regulasi yang melahirkan ketimpangan, maka aturan itu perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan,” tegasnya.
Selain itu, Rafli mendorong pihak RSUD Majene untuk membuka data pembagian jaspel secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Direktur RSUD Majene sebagai pejabat publik tentu paham bahwa keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap tata kelola pelayanan di RSUD Majene,” tutupnya.
HIPERMAKES Cabang Majene menyatakan siap mengawal proses ini dan akan membuka ruang diskusi dengan DPRD, manajemen RSUD, serta organisasi profesi kesehatan untuk mencari solusi yang berkeadilan dan berkeprimanusiaan.
Diketahui pihak RSUD Majene telah memberikan keterangan resmi terkait polemik pembagian jaspel yang kini menjadi perhatian publik tersebut. Namun Hipermakes Cabang Majene menilai klarifikasi tersebut bersifat normatif dan terkesan mengesampingkan nilai kemanusiaan terhadap tenaga kesehatan yang dinilai menjadi korban. (MPT/ A)
Komentar