Mapattang.com | Mamuju – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) dari Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta kepada Irjen Pol Totok Suharyanto disambut keras oleh mahasiswa.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cabang Mamuju menegaskan, kedatangan Irjen Pol Totok Suharyanto tidak boleh hanya menjadi seremonial ganti wajah, sementara tumpukan kasus lama dibiarkan membusuk tanpa kejelasan.
Muhlis, Ketua PC PMII Mamuju, blak-blakan menyebut Polda Sulbar di era sebelumnya telah menjelma menjadi kuburan berkas. Sejumlah persoalan hukum dinilai jalan di tempat, lamban ditangani, dan minim transparansi hingga melahirkan krisis kepercayaan publik.
Jangan biarkan Polda Sulbar jadi kuburan berkas. Kami tidak ingin kasus-kasus yang belum selesai hanya menjadi tumpukan berkas yang diwariskan dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya,” ujar Muhlis dalam orasinya di Mapolda Sulbar, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, aksi yang digelar PMII Mamuju merupakan sambutan sekaligus peringatan keras bagi korps Bhayangkara di Sulbar.
Aksi yang kami hadirkan ini adalah sambutan sekaligus peringatan. Sambutan kepada Kapolda Sulawesi Barat yang baru agar membawa semangat baru dalam menjalankan tugas, dan peringatan agar persoalan-persoalan hukum yang belum menemukan titik terang tidak kembali dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.
PMII Mamuju menantang Kapolda baru untuk membuktikan nyali, bahwa hukum di Sulbar tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Transparansi menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sebagai bentuk tagihan, PC PMII Mamuju secara resmi menyodorkan 15 tuntutan yang wajib dituntaskan Irjen Totok:
- Usut tuntas kasus oli palsu.
- Hentikan diskriminasi terhadap aktivis.
- Usut tuntas temuan BPK 38 kendaraan dinas Provinsi Sulbar.
- Copot dan penjarakan oknum aparat pelaku asusila.
- Benahi pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Usut tuntas penyebaran narkotika di Sulbar.
- Tes urin seluruh anggota Polri se-Sulbar.
- Usut tuntas tambang emas ilegal di Kalumpang.
- Usut tuntas temuan BPK kendaraan dinas Kabupaten Mamasa.
- Usut tuntas dugaan pungli pendaftaran Casis Polri.
- Usut tuntas aliran dana Koperasi Merah Putih.
- Usut tuntas kasus pembunuhan di Sulbar.
- Usut tuntas dugaan suap di tubuh BGN Sulbar.
- Usut tuntas keracunan program MBG di Sulbar.
- Usut tuntas perusahaan sawit dan tambang penyerobot hutan dan tanah rakyat.
Muhlis menegaskan, 15 poin tersebut bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan akumulasi kekecewaan rakyat yang menanti keadilan.
Kami mendesak 15 tuntutan ini betul-betul ditanggapi. Ini adalah suara rakyat Sulbar yang menanti keadilan. Jika tidak dituntaskan, jangan salahkan mahasiswa akan kembali dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Mapattang.com sudah melakukan upaya konfirmasi ke Polda Sulbar. Namun, belum ada respon berarti dan keterangan resmi. (MPT/M)
