Majene – Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene menghadapi kondisi defisit ekuitas yang cukup signifikan pada tahun 2024, meskipun telah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Majene.
Berdasarkan laporan keuangan, penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Majene tercatat sebesar Rp13.493.520.409. Selain itu, terdapat penyertaan modal dengan status belum ditetapkan senilai Rp36.378.322.777. Dengan demikian, total penyertaan modal mencapai Rp49.871.843.186.
Kendati demikian, penyertaan modal tersebut belum mampu menutup akumulasi kerugian yang dialami perusahaan. Perumda Air Minum Tirta Mandar bahkan menanggung tambahan beban keuangan yang signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan total kerugian mencapai Rp15.421.708.050, yang terdiri atas kerugian tahun berjalan sebesar Rp1.025.100.606 dan kerugian akumulatif tahun-tahun sebelumnya senilai Rp14.396.607.444.
Situasi tersebut menjadi perhatian serius bagi manajemen perusahaan, mengingat peran strategis Perumda Air Minum Tirta Mandar dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Majene.
Menanggapi kondisi ini, Sarman, seorang aktivis anti-korupsi, mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Perumda Majene yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Ia menegaskan bahwa ketidakstabilan dalam tata kelola Perumda Majene, seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum (APH).
“Jangan sampai muncul kesan adanya kesepakatan terselubung antara APH dan pemerintah daerah yang dapat menghambat penegakan hukum secara adil dan proporsional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan dan harus diberantas secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan akan melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan pergerakan di tingkat pusat,” tambahnya.
